PERATURAN BUPATIBANJARNEGARA NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIBANJARNEGARA,

Menimbang   : a.bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan     dan pembinaan    kemasyarakatan desa di Kabupaten Banjarnegara, perlu memberikan bantuan kepada pemerintah desa dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah  Kabupaten  Banjar- negara Tahun Anggaran 2014;

b.  bahwa agar pemberian bantuan kepada pemerintah desa di Kabupaten Banjarnegara dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibuat Petunjuk Teknis BantuanKeuangan Kepada Pemerintah Desa  di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014;

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf  b, perlu membentuk PeraturanBupati  tentang  Petunjuk Teknis BantuanKeuangan Kepada Pemerintah Desa diKabupaten Banjarnegara Tahun 2014;

Mengingat    : 1. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun1950 tentang Pembentukan Daerah daerahKabupatenDalamLingkunganProvinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi  dan  Nepotisme  (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaranNegaraRINomor3851);

3.    Undang-UndangNomor1Tahun2004 tentangPerbendaharaan  Negara (LembaranNegara  RI  Tahun  2004Nomor5,TambahanLembaranNegaraRINomor 4355);

4.Undang-UndangNomor32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRI  Tahun  2004  Nomor  125, Tambahan LembaranNegara RI Nomor4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32Tahun   2004    tentang   PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRITahun2008Nomor 9,Tambahan Lembaran NegaraRI Nomor 4844);

5.     Undang-Undang Nomor12 Tahun 2011 tentang          Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran  Negara RI         Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

6.     Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014 tentangDesa(LembaranNegaraRITahun2014  Nomor  7,  Tambahan  LembaranNegara RINomor 5495);

7. Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun1950   tentang   Pembentukan   Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam  LingkunganProvinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun2005   tentang   Pengelolaan   KeuanganDaerah(LembaranNegaraRITahun2005Nomor140,TambahanLembaranNegaraRI Nomor 4578);

9. Peraturan PemerintahNomor 72tentangDesa(LembaranNegaraRITahun  2005  Nomor  158,  TambahanLembaran Negara RI Nomor 4587);

10. PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor13Tahun2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor21Tahun 2011tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RITahun 2011 Nomor 310);

11. PeraturanMenteri DalamNegeri Nomor37Tahun2007 tentangPedoman PengelolaanKeuangan Desa;

12. PeraturanMenteriDalam Negeri Nomor32Tahun2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah  dan  Bantuan  Sosial  Yang Bersumber   Dari   Anggaran   Pendapatan dan Belanja Daerah;

13.   Peraturan  Daerah  Kabupaten  Banjar- negara          Nomor 7Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah         (Lembaran  Daerah  Kabupaten BanjarnegaraTahun2008 Nomor 7Seri A, TambahanLembaran Daerah  Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

14. Peraturan   Daerah   Kabupaten   Banjar- negara Nomor 24 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenBanjarnegaraTahunAnggaran2014 (Lembaran   Daerah   KabupatenBanjarnegara  Tahun  2013  Nomor  27Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan            :PERATURANBUPATITENTANGPETUNJUK TEKNIS BANTUANKEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESADIKABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.   Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.

2.   Pemerintah  Daerah  adalah  Pemerintah  KabupatenBanjarnegara.

3.   Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

4.    Camat  adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah   kerja Kecamatanyang dalam  pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menanganisebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Kecamatan adalah wilayah  kerja perangkatCamat  sebagaidaerah Kabupaten.

6.   Desaadalahkesatuanmasyarakathukumyangmemilikibatas-batas wilayahyang berwenang  untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisionalyang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7.    Pemerintahan Desaadalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8.    PemerintahDesaadalahKepalaDesadibantuperangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9.    BadanPermusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembagayang melaksanakan fungsipemerintahanyanganggotanya merupakanwakil daripendudukDesa berdasarkanketerwakilanwilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10.  PeraturanDesaadalahperaturanperundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

11.  KeuanganDesaadalahsemuahakdankewajibanDesa yangdapatdinilai denganuangsertasegalasesuatu berupa uang danbarang yang berhubungandengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

12. Pengelolaan  Keuangan  Desa  adalah  keseluruhan kegiatan  yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan,                    perhitungan anggaran, pertanggung- jawaban dan pengawasan keuangan desa.

13. AnggaranPendapatandanBelanjaDesaselanjutnya disingkatAPBDesa adalahrencanakeuangantahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BadanPermusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

14.  Pemegang  Kekuasaan  Pengelolaan  Keuangan  Desa adalah Kepala Desa yang karenajabatannya memiliki kewenangan                                      menyelenggarakan  keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

15.  BendaharaDesaadalahperangkatDesayangditunjuk oleh Kepala  Desa  untuk  menerima, menyimpan, menyetorkan,menatausahakan, membayarkan  dan mempertanggungjawabkan  keuangan  Desa  dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

16.  Programadalahpenjabarandarikebijakandesadalam bentuk  upaya  yang  berisi  satu  atau lebih  kegiatan denganmenggunakansumberdayayang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan visi dan misi Desa.

17.  Kegiatanadalahbagiandariprogramyangdilaksanakan oleh Desa sebagai bagiandari pencapaian sasaran terukur padasuatuprogramdanterdiridari sekumpulan  tindakan  pengerahan  sumber  daya  baik yangberupapersonil(sumberdaya mausia),barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebutsebagaimasukan(input) untukmenghasilkan keluaran (output)dalam bentuk barang/jasa.

18. BantuankeuangankepadaPemerintahDesaadalah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang.

19.  PemberdayaanMasyarakatadalahsuatustrategiyang diinginkan dalam pembangunanmasyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan   bermasyarakat,   berbangsa   dan bernegara.

20.  Swadayamasyarakatadalahbantuanatausumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non  fisik  dalam  bentuk  tenaga  kerja  dan  pemikiran dalam kegiatan pembangunan.

21. Partisipasimasyarakat  adalah  peran  aktifmasyarakat dalam  proses  perencanaan,  pelaksanaan,pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.

22. Pembinaan adalah pemberian pedoman,standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan  dan  pelatihan,konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Bupati iniadalah dalam rangka memberikanpedoman danpetunjuk teknis dari Pemerintah Daerah dalam memberikanbantuan keuangan kepada Pemerintah Desa.

(2)Tujuan dibentuknyaPeraturan Bupati ini adalah untuk menunjangpelaksanaanpemberianbantuan keuangan Pemerintah Daerah kepadaPemerintah Desa dalam rangka :

a.    mendukungpercepatan pembangunanDesadalam rangka           peningkatanpelayanan   Pemerintah Desa kepada masyarakat;

b. mendukungterciptanyakelancarandankemudahanPemerintah Desa dalam melayani masyarakat; dan

c.     mewujudkanpembangunankewilayahan, yang mengintegrasikan program/kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untukmendukung percepatan pembangunan perdesaan sesuai kondisi dan potensi Desa.

BAB III

KEBIJAKAN PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

BantuanKeuangandilaksanakandengankebijakansebagai berikut :

a. bantuan bersifat stimulan;

b.    bantuanditransfer  langsungkeKas  PemerintahDesa dan masuk APBDes; dan

c.     pembinaan,pengendaliandanpegawasanpelaksanaan bantuan dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan.

BAB IV

ALOKASIDAN LOKASIBANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

(1) BantuanKeuangan kepada  Pemerintah Desa dialokasikan untuk kegiatan prasarana Pemerintahan Desa dengan dana ditetapkan sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah).

(2) Lokasi  penerima  bantuan  keuangan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

PenggunaanBantuanKeuangankepada  PemerintahDesa ditentukan sebagai berikut :

a.    bantuan   keuangan   dipergunakan   untuk   kegiatan pembangunan prasarana Pemerintahan Desa yakni : KantorDesa,Balai DesaatauLingkunganKantorDesa dan dapat digunakan untuk biaya operasional kegiatan paling  banyak  5  %(lima  persen)  denganpenggunaan antara lain :

1. Belanja   barang   dan   jasa   meliputi :ATK, dokumentasi,           fotokopi,     penjilidan     proposal, pelaporan dan perjalanan dinas; dan

2. Belanja makandan minum (rapat-rapat persiapan kegiatan).

b.    bantuan   keuangan   dipergunakan   untuk   kegiatan pembangunan prasarana Pemerintahan Desa yakni : Kantor Desa, Balai Desa, atau Lingkungan Kantor Desa) antara lain pembelian material untuk :

1. Pembangunan Kantor Desa/Balai Desa;

2. Rehab Kantor Desa/Balai Desa;

3. Pengecatan Kantor Desa/Balai Desa;

4. Pembuatan pagar Kantor Desa/Balai Desa; dan

5. Pembuatan bakkamar mandi Kantor Desa/BalaiDesa.

c.     bantuan   Keuangan   dipergunakan  untuk   kegiatan pembangunan prasarana Pemerintahan Desa yakni : Pembangunan Lapangan Olahraga/Renovasi Lapangan Olah Ragadandapatdigunakanuntukbiaya operasional kegiatan            paling banyak 5 % (lima persen) dengan penggunaan antara lain :

1. Belanja   barang   dan   jasa   meliputi  :ATK, dokumentasi,          fotokopi,     penjilidan     proposal,pelaporan dan perjalanan dinas; dan

2. Belanja makandan minum (rapat-rapat persiapan kegiatan).

d. bantuan keuangandipergunakan untuk kegiatan pembangunan prasarana Pemerintahan Desa yakni : Pembangunan Lapangan Olahraga/Renovasi Lapangan Olahraga) antara lain yaitu :

1. Sewa Alat Berat;

2. Pembelian Material;

3. Pembelian Gawang dan Jaring; dan

4. Pembuatan Bangunan Senderan.

e.    bantuan   Keuangan   dipergunakan  untuk   kegiatan pembangunan prasarana Pemerintahan Desa yakni : Pembangunan Perataan Lokasi Pasar, dapat digunakan untuk  biaya  operasional  kegiatan  paling banyak  5  % (lima persen) dengan penggunaan antara lain :

1. Belanja   barang   dan   jasa   meliputi  :ATK, dokumentasi,          fotokopi,     penjilidan     proposal,pelaporan dan perjalanan dinas; dan

2. Belanja makandan minum (rapat-rapat persiapan kegiatan).

f.     bantuan   keuangan   dipergunakan   untuk   kegiatan pembangunan prasarana pemerintahan desa (Pem- bangunan Perataan Lokasi Pasar) antara lainyaitu :

1. Sewa Alat Berat; dan

2. Pembelian Material.

g.    bantuan   Keuangan   dipergunakan  untuk   kegiatan pembangunan prasarana Pemerintahan Desa yakni : Pembangunan  Areal  Parkir  Obyek  Wisata  Desa  dan dapat         digunakan untuk biaya operasional kegiatan paling  banyak  5  %(lima  persen)  denganpenggunaan antara lain :

1. Belanja   barang   dan   jasa   meliputi  :ATK, dokumentasi,          fotokopi,     penjilidan     proposal,

pelaporan dan perjalanan dinas; dan

2. Belanja makandan minum (rapat-rapat persiapan

kegiatan).

h. bantuankeuangan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan prasaranaPemerintahan Desa (Pembangunan Areal Parkir Obyek Wisata Desa) antara lain yaitu :

1. Sewa Alat Berat; dan